ETIKA PROFESIONAL

IAI adalah organisasi profesi akuntan Indonesia yang menampung berbagai tipe akuntan Indonesia. Ada 4 kompartemen yang dibentuk dalam organisasi IAI :
1.	Kompartemen Akuntan Publik 
2.	Kompartemen Akuntan Manajemen
3.	Kompartemen Akuntan Pendidik
4.	Kompartemen Akuntan Sektor Publik
Sesuai dengan namanya, masing – masing kompartemen tersebut secara berturut – turut digunakan untuk mengorganisasi anggota IAI yang berprofesi sebagai akuntan publik, akuntan manajemen, akuntan pendidik, dan akuntan sektor publik.
IAI sebagai induk organisasi akuntan Indonesia merumuskan Prinsip Etika yang berlaku secara umum, terlepas dari profesi khusus yang dijalani oleh anggota. Masing – masing kompartemen kemudian menjabarkan Prinsip Etika ke dalam Aturan Etika yang berlaku untuk kompartemen yang bersangkutan.

Perlunya Etika Profesional Bagi Organisasi Profesi
Dasar yang digunakan dalam penyusunan etika dalam sebuah organisasi profesi adalah kebutuhan profesi tersebut akan kepercayaan masyarakat terhadap mutu jasa yang diserahkan oleh profesi, terlepas dari anggota profesi yang menyerahkan jasa tersebut. Umumnya masyarakat sangat awam mengenai pekerjaan yang dilakukan oleh suatu profesi, karena kompleknya pekerjaan yang dilaksanakan oleh profesi. Jika masyarakat pemakai jasa tidak memiliki kepercayaan terhadap sebuah organisasi profesi, maka layanan profesi tersebut menjadi tidak efektif. Kepercayaan masyarakat terhadap mutu audit akan menjadi lebih tinggi jika profesi tersebut menerapkan standar mutu yang tinggi terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh anggota profesi tersebut.

Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia
Etika profesional bagi praktik akuntan di Indonesia disebut dengan istilah kode etik dan dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, sebagai organisasi profesi akuntan. Pembahasan mengenai kode etik profesi akuntan ini didasarkan pada Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia yang ditetapkan dalam konggres VIII tahun 1998.
Ikatan Akuntan Indonesia beranggotakan auditor dari berbagai tipe, akuntan manajemen, akuntan yang bekerja sebagai pendidik, serta akuntan sektor publik. Dengan demikian etika profesional yang dikeluarkan oleh IAI tidak hanya mengatur anggotanya yang berpraktik sebagai akuntan publik, namun mengatur perilaku semua anggotanya yang berpraktik dalam berbagai tipe profesi auditor dan profesi akuntan lain.
Kode etik profesi akuntan mengalami beberapa kali penyempurnaan, tahun 1973 merupakan penyusunan pertama kali dilakukan, lalu disempurnakan pada tahun 1986, 1990 dan 1994. Penyempurnaan yang terakhir dilakukan ketika berlangsungnya konggres IAI pada tanggal 23 – 25 September 1998 di Jakarta . 
Anggota IAI yang berpraktik sebagai akuntan publik harus menjadi anggota Kompartemen Akuntan Publik. Anggota  Kompartemen Akuntan Publik bertanggung jawab untuk memenuhi delapan Prinsip Etika dalam Kode Etik IAI dan Aturan Etika yang dikeluarkan oleh Kompartemen Akuntan Publik.

Akuntan Publik dan Auditor Independen
Akuntan Publik adalah akuntan yang berpraktik dalam kantor akuntan publik, yang menyediakan berbagai jenis jasa yang diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik ( auditing, atestasi, akuntansi, dan review, dan jasa konsultansi). 
Auditor independen adalah akuntan publik yang melaksanakan penugasan audit atas laporan keuangan historis, yang menyediakan jasa audit atas dasar standar auditing yang tercantum dalam Standar Profesional Akuntan Publik. 
Gambar berikut melukiskan perbedaan istilah akuntan publik, auditor, dan praktisi ditinjau dari perannya masing – masing dalam kantor akuntan publik.

TIPE AKUNTAN

Tipe Akuntan 

PRAKTISI

AUDITOR

Tipe Akuntan Publik

Jasa Pemeriksaan, Jasa Akuntansi dan Review, Jasa Konsultasi

Jasa  Audit atas Laporan Keuangan Historis

Jenis Jasa yang 
Dihasilkan

Rerangka Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia
Berdasarkan hasil konggres IAI pada tahun 1998 tersebut, Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia terdiri atas empat bagian : (1) Prinsip Etika, (2) Aturan Etika, (3) Interpretasi Aturan Etika, dan (4) Tanya dan Jawab.
Prinsip Etika disahkan oleh Konggres IAI dan berlaku bagi seluruh anggota IAI, sedangkan Aturan Etika disahkan oleh Rapat Anggota Kompartemen dan hanya mengikat anggota Kompartemen yang bersangkutan.
Interpretasi Etika merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh pengurus Kompartemen setelah memperhatikan tanggapan dari anggota dan pihak – pihak yang berkepentingan lainnya, sebagai panduan penerapan Aturan Etika, tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya.
Tanya dan Jawab memberikan penjelasan atas setiap pertanyaan dari anggota Kompartemen tentang Aturan Etika beserta interpretasinya. Dalam Kompartemen Akuntan Publik, Tanya dan Jawab ini dikeluarkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik.

Prinsip Etika Profesi Ikatan Akuntan Indonesia
•	Prinsip I : Tanggung Jawab Profesi
Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya.
Prinsip ini, menekankan pada adanya suatu upaya mempertahankan dan meningkatkan pamor profesi akuntan publik. Tanpa adanya tanggapan dari masyarakat, profesi akuntan publik tidak dapat memberikan pelayanan secara efektif dalam hal pekerjaannya. Profesi akuntan memainkan peran penting di tengah masyarakat. Mereka bertanggung jawab dalam upaya untuk meningkatkan metode dan pelaporan akuntansi, menjaga kepercayaan masyarakat, dan menjalankan tanggung jawab khusus profesi atas pengaturan dirinya.
•	Prinsip II : Kepentingan Publik
Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme.
Satu ciri utama dari suatu profesi adalah penerimaan tanggung jawabnya kepada publik. Kata publik didefinisikan sebagai keberadaan kolektif dari komunitas orang dan lembaga yang dilayani oleh profesi akuntan. Sebagai balasan atas kepercayaan yang sudah diberikan publik kepada akuntan, akuntan haruslah senantiasa berusaha keras menunjukkan dedikasi mereka terhadap keuanggulan profesional.
•	Prinsip III : Integritas
Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin.
Integritas merupakan suatu elemen  karakteristik pribadi yang sangat berharga yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Komponen ini merupakan patokan (banchmark) bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya. 
Integritas juga merupakan mutu yang menjadi dasar kepercayaan publik.
Integritas mengahruskan professi akuntan untuk jujur dan tulus serta berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan / keuntungan pribadi. 
Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan atau peniadaan prinsip etika profesional.
Integritas juga mengharuskan akuntan untuk mengamati prinsip obyektivitas dan independensi serta kehati-hatian.

Gambar berikut melukiskan Rerangka Kode Etik IAI dan Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik :

Tanggung Jawab Profesi
Kepentingan Umum (Publik)
Integritas
Objektifitas
Kompetensi dan Kehati-hatin Profesional
Kerahasiaan
Perilaku Profesioanal
Standar Teknis

                                                                 

                                                                                                                                            IAI – PUSAT

                                                                                                                                                           KOMPARTEMEN
                                                                                                                                                          AKUNTAN PUBLIK

                                                                                                                                                           RAPAT ANGGOTA
                                                                                                                                                           KOMPARTEMEN
                                                                                                                                                            AKUNTAN PUBLIK

                                                                                                                                                           PENGURUS
                                                                                                                                                           KOMPARTEMEN
                                                                                                                                                            AKUNTAN PUBLIK

                                                                                                                                                
                                                                                                                                               
          DEWAN STANDAR
                                                                                                                                                          PROFESIONAL
                                                                                                                                                          AKUNTAN PUBLIK

                                                                                         

  

PRINSIP ETIKA

ATURAN ETIKA

500
Tanggung Jawab dan Praktik Lain

400
Tanggung Jawab Kepada Rekan

300
Tanggung Jawab Kepada Klien

200
Standar Umum Prinsip Akuntansi

100
Independensi, Integritas, objektivitas

INTERPRETASI ATURAN ETIKA

TANYA DAN JAWAB

•	Prinsip IV : Objektivitas
Setiap anggota harus menjaga obyektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya.
Prinsip ini mengharuskan profesi akuntan untuk bersikap tidak memihak, jujur secara intelektual, dan bebas dari pertentangan kepentingan. Dengan menjadi independen akan memungkinkan profesi akuntan bersikap obyektif. Independensi menghalau hubungan yang dapat merusak obyektivitas profesi akuntan dalam melakukan jasa atestasi. Dalam menyediakan jasa lainnya, profesi akuntan harus mempertahankan obyektivitas dan menghindari benturan kepentingan.

•	Prinsip V : Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional
Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehati-hatian, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legislasi dan teknik yang paling mutakhir.
Prinsip kehati-hatian (due care) mangharuskan profesi akuntan untuk melakukan yang terbaik ketika memberikan jasa profesionalnya. Dalam menjalankan kehati-hatian profesional, profesi akuntan harus menunaikan tanggung jawab profesional dengan kompetensi dan ketekunan. Profesi akuntan meraih kompetensi melalui pendidikan dan pengalaman, diawali dengan penguasaan pengetahuan yang diperlukan untuk penunjukannya sebagai akuntan.
Kompetensi juga mengharuskan profesi akuntan untuk selalu belajar di sepanjang karir mereka. Semua akuntan harus memiliki kompetensi diri dan mengevaluasi apakah pendidikan, pengalaman, dan pertimbangan mereka sudah memadai akan tanggung jawab yang mereka pikul. Profesi akuntan harus pula tekun dalam mengemban tugas dan tanggung jawab mereka kepada klien, lembaga, dan masyarakat. Ketekunan membebankan tanggung jawab untuk memberikan jasa secara tepat waktu dan cermat, teliti, dan mengamati standar etis dan teknis yang dapat diterapkan.
Kehati-hatian profesional mengharuskan anggota untuk merencanakan dan mengawasi secara seksama dan memadai setiap kegiatan profesional yang menjadi tanggung jawabnya.

•	Prinsip VI : Kerahasiaan
Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya.
Prinsip ini merupakan unsur etis yang sangat esensi dari kewajiban profesi akuntan dalam praktik publik kepada klien. Supaya profesi akuntan mendapat kepercayaan dari klien, profesi akuntan harus menunjukkan bahwa hal – hal yang dibicarakan oleh kedua belah pihak akan dirahasiakan.
Profesi akuntan memikul tanggung jawab ganda terhadap klien dan publik. Mereka harus memiliki perhatian profesional terhadap kepentingan klien mereka dan sekaligus melayani publik dengan mempertahankan independensi, integritas, dan obyektivitas. Contohnya, informasi mengenai kegiatan klien yang diperoleh selama perikatan haruslah dirahasiakan. Namun profesi akuntan tidak boleh menjadikan kewajiban merahasiakan tersebut sebagai alasan untuk menerima pengungkapan yang tidak memadai dalam laporan keuangan klien. Apabila profesi akuntan menjumpai fakta bahwa tuntutan hukum terhadap klien tidak diungkapkan dalam laporan keuangan dan kemungkinan mempunyai pengaruh material, maka dia harus mengungkapkan temuan tersebut dalam laporan auditnya.

•	Prinsip VII : Perilaku Profesional
Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Setiap anggota profesi akuntan suadh sepatutnya menghindari tidak – tanduk yang dapat mendiskreditkan profesinya. Sikap terpuji profesi akuntan merupakan wujud tanggung jawabnya kepada penerima jasa, pihak ketiga, anggota profesi lainnya, staf, pemberi kerja, dan masyarakat.

•	Prinsip VIII : Standar Teknis
Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan perikatan dari penerima jasa selama perikatan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektivitas. 
Standar teknis standar profesional yang harus ditaati anggota adalah standar yang dikeluarkan oleh IAI, badan pengatur, dan peraturan perundang-undanag yang relevan.

Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik
Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik ini berlaku efektif tahun 2000. 
Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik diantaranya adalah :

100 	Independensi, Integritas dan Objektivitas
	
	101 Independensi
Dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus selalu mempertahankan sikap mental independen di dalam memberikan jasa profesional sebagaimana diatur dalam standar profesional akuntan publik yang ditetapkan IAI. Sikap mental independen tersebut harus meliputi independen dalam fakta (in fact) maupun dalam penampilan (in appearance).

102 Integritas dan Objektivitas 
Dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus mempertahankan integritas dan objektivitas, harus bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest) dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji material (material misstatement) yang diketahuinya atau mengalihkan (mensubordinasikan) pertimbangan kepada pihak lain.

200 	Standar Umum dan Prinsip Akuntansi
	201 Standar Umum
Anggota KAP harus mematuhi standar berikut ini beserta interpretasi yang terkait yang dikeluarkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan IAI :
A.	Kompetensi Profesionl, Anggota hanya boleh melakukan pemberian jasa profesional yang secara layak (reasonable) diharapkan dapat diselesaikan dengan kompetensi profesional.
B.	Kecermatan dan keseksamaan profesional. Anggota KAP wajib melakukan pemberian jasa profesional dengan kecermatan dan keseksamaan profesional.
C.	Perencanaan dan supervisi. Anggota KAP wajib merencanakan dan mensupervisi secara memadai setiap pelaksanaan pemberian jasa profesional.
D.	Data relevan yang memadai. Anggota KAP wajib memperoleh data relevan yang memadai untuk menjadi dasar yang layak bagi simpulan atau rekomendasi sehubungan dengan pelaksanaan jasa profesional.
 
202 Kepatuhan terhadap Standar
Anggota KAP yang melaksanakan penugasan jasa auditing, atestasi, review, kompilasi, konsultan manajemen, perpajakan, atau jasa profesional lainnya wajib mematuhi standar yang dikeluarkan oleh badan pengatur satndar yang ditetapkan oleh IAI.

203 Prinsip – prinsip Akuntansi
Anggota KAP tidak diperkenankan :
1.	Menyatakan pendapat atau memberikan penegasan bahwa laporan keuangan atau data keuangan lain suatu entitas disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau 
2.	menyatakan bahwa ia tidak menemukan perlunya modifikasi material yang harus dilakukan terhadap laporan atau data tersebut agar sesuai dengan  prinsip akuntansi yang berlaku, apabila laporan tersebut memuat penyimpangan yang berdampak material terhadap laporan atau data secara keseluruhan dari prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan IAI. Dalam keadaan luar biasa, laporan atau data mungkin memuat penyimpangan seperti tersebut di atas. Dalam kondisi tersebut, anggota KAP dapat tetap mematuhi ketentuan dalam butir ini selama anggota KAP dapat menunjukkan bahwa laporan atau data akan menyesatkan apabila tidak memuat penyimpangan seperti itu, dengan cara mengungkapakan penyimpangan dan estimasi dampaknya (bila praktis), serta alasan mengapa kepatuhan atas prinsip akuntansi yang berlaku umum akan menghasilkan laporan yang menyesatkan.

300 	Tanggung Jawab Kepada Klien
301 Informasi Klien yang Rahasia
Anggota KAP tidak diperkenankan mengungkapkan informasi klien yang rahasia, tanpa persetujuan dari klien.
Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk :
1.	membebaskan anggota KAP dari kewajiban profesionalnya sesuai dengan aturan etika kepatuhan terhadap standar dan prinsip akuntansi.
2.	mempengaruhi kewajibana anggota KAP dengan cara apapun untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti panggilan resmi penyidikan pejabat pengusut atau melarang kepatuhan anggota KAP terhadap ketentuan peraturan yang berlaku
3.	melaran review praktik profesional (review mutu) seorang Anggota sesuai dengan kewenangan IAI atau
4.	menghalangi Anggota dari pengajauan pengaduan keluhan atau pemberian komentar atas penyidikan yang dilakukan oleh badan yang dibentuk IAI – KAP dalam rangka penegakan disiplin Anggota.
Anggota  yang terlibat dalam penyidikan dan review di atas, tidak boleh memanfaatkannya untuk kepentingan didir pribadi mereka atau mengungkapkan informasi klien yang harus dirahasiakan yang diketahuinya dalam pelaksanaan tugasnya. Larangan ini tidak boleh membatasi Anggota dalam pemberian informasi sehubungan dengan proses penyidikan atau penegakan disiplin sebagaimana telah diungkapkan dalam butir 4 di atas atau review praktik profesional ( review mutu) seperti telah disebutkan dalam butir 3 di atas.

302 Fee Profesional 
A. 	Besaran Fee
Besarnya fee Anggota dapat bervariasi tergantung antara lain : risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya.
Anggota KAP tidak diperkenankan mendapatkan klien dengan cara menawarkan fee yang dapat merusak citra profesi.
B. 	Fee Kontinjen
Fee kontinjen adalah fee yang ditetapkan untuk pelaksanaan suatu jasa profesional tanpa adanya fee yang akan dibebankan, kecuali ada temuan atau hasil tertentu dimana jumlah fee tergantung pada temuan atau hasil tertentu tersebut. Fee dinggap tidak kontinjen jika ditetapkan oleh pengadilan atau badan pengatur atau dalam hal perpajakan, jika dasar penetapan adalah hasil penyelesaian hukum atau temuan badan pengatur.
Anggota KAP tidak diperkenankan untuk menetapkan fee kontinjen apabila penetapan tersebut dapat mengurangi independensi.

400 	Tanggung Jawab kepada Rekan Seprofesi
401 Tanggung Jawab kepada Rekan Seprofesi
Anggota wajib memelihara citra profesi, dengan tidak melakukan perkataan dan perbuatanyang dapat merusak reputasi rekan seprofesi.

402 Komunikasi Antar Akuntan Publik
Anggota  wajib berkomunikasi tertulis dangan akuntan publik pendahulu bila akan mengadakan perikatan (angagement) audit menggantikan akuntan publik pendahulu atau untuk tahun buku yang sama ditunjuk akuntan publik lain dengan jenis dan periode serta tujuan yang berlainan.
Akuntan publik pendahulu wajib menanggapi secara tertulis permintaan komunikasi dari akuntan pengganti secar memadai.

403 Perikatan Atestasi
Akuntan publik tidak diperkenankan mengadakan perikatan atestasi yang jenis atestasi dan periodenya sama dengan perikatan yang dilakukan oleh akuntan yang lebih dahulu ditunjuk klien, kecuali apabila perikatan tersebut dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan atau peraturan yang dibuat oleh badan yang berwenang.

500	Tanggung Jawab dan Praktik Lain
501	Perbuatan dan Perkataan yang Mendiskreditkan
Anggota tidak diperkenankan melakukan tindakan dan/atau mengucapkan perkataan yang mencemarkan profesi

502	Iklan, Promosi, dan kegiatan Pemasaran Lainnya
Anggota dalam menjalankan praktik akuntan publik diperkenankan mencari iklan melalui pemasangan iklan, melakukan promosi pemasaran dan kegiatan pamasaran lainnya sepanjang tidak merendahkan citra profesi.

503	Komisi dan Fee Referal
A.	Komisi
Komisi adalah imbalan dalam bentuk uang atau barang atau bentuk lainnya yang diberikan kepada atau diterima dari klien / pihak lain untuk memperoleh perikatan dari klien / pihak lain. Anggota KAP tidak diperkenankan untuk memberikan / menerima komisi apabila pemberian / penerimaan komisi tersebut dapat mengurangi independensi.

B.	Fee Referal (Rujukan)
Fee referal (rujukan) adalah imbalan yang dibayarkan / diterima kepada / dari sesama penyedia jasa profesional akuntan publik. Fee referal (rujukan) hanya diperkenankan bagi sesama profesi

504	Bentuk Organisasi dan KAP
Anggota hanya dapat berpraktik akuntan publik dalam bentuk organisasi yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau yang tidak menyesatkan dan merendahkan citra profesi